KOTABEKASI, CerminDemokrasi.com – Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) ke III 2026 Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan berlangsung di RW 11, Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Selatan. Penanganan titik rawan banjir serta efektivitas pengelolaan sampah menjadi dua fokus utama yang menyita perhatian warga setempat.
Nuryadi mengungkapkan, kebutuhan infrastruktur lingkungan di tingkat RT dan RW hingga saat ini masih didominasi oleh penanganan banjir. Warga di wilayah rawan secara khusus mengusulkan pembuatan polder air untuk mengurai dan meminimalisir genangan yang kerap melanda pemukiman.
“Keinginan masyarakat sebenarnya adalah bagaimana mengurai dan mengurangi banjir. Seperti polder yang ada di belakang kita ini, memang sudah harus segera direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027. Jika tidak, kita akan kesulitan meminimalisir dampak banjir,” ujar Nuryadi usai kegiatan, Minggu (11/10/2026).
Ia menegaskan, usulan nomenklatur pembangunan polder tersebut saat ini tengah dikawal ketat dalam pembahasan rapat anggaran dewan bersama Pemerintah Kota Bekasi.
“Nomenklatur sudah disampaikan eksekutif. Karena sifatnya sangat mendesak (urgent), nanti tinggal membutuhkan persetujuan dewan untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan,” ujarnya.
Tak hanya membahas infrastruktur fisik, Nuryadi juga membawa angin segar terkait peningkatan Dana Hibah RW. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp100 juta kini diusulkan naik menjadi Rp150 juta.
Kenaikan alokasi ini didasari hasil evaluasi dan kajian Inspektorat yang menilai para pengurus RW mampu mengelola serta memanfaatkan dana hibah secara efisien dan produktif.
“Harapan dari Kepala Daerah (Wali Kota), hal-hal teknis yang bersentuhan langsung dengan warga bisa langsung tereksekusi di tingkat RW. Pemerintah Kota jadi bisa lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih besar, sementara urusan-urusan kecil selesai di tingkat lingkungan,” terangnya.
Nuryadi menjelaskan, tambahan alokasi anggaran Rp50 juta untuk RW tersebut disiapkan untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menanggulangi permasalahan sampah nasional.
Untuk memaksimalkannya, Nuryadi berencana mengundang Direktur Bank Sampah guna memberikan edukasi kepada warga terkait pemilahan sampah organik dan anorganik yang memiliki nilai ekonomis, khususnya bagi kaum ibu-ibu rumah tangga.
“Volume sampah Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Pemerintah Kota fokus menangani 1.500 ton di Bantargebang, sedangkan sisa 300 ton targetnya dikelola langsung oleh RW melalui Bank Sampah. Jika pemilahan berjalan lancar, ini bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi lingkungan,” jelas Nuryadi.
Di samping mendorong partisipasi warga, Nuryadi menekankan pentingnya peran kawasan industri dan apartemen yang turut menyumbang limbah sulit terurai. Ia mendorong adanya penataan perizinan dan penerapan pajak yang lebih ketat bagi pengembang atau industri tersebut.
“Perizinan kawasan industri atau apartemen harus kita tinjau kembali. Jika mereka menghasilkan banyak sampah yang tidak terurai, harus dikenakan pajak lebih besar serta dilihat kontribusi nyatanya terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya.
