JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengkritik konsep efisiensi anggaran pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan tersebut lebih menyerupai realokasi anggaran daripada penghematan belanja negara.
Dalam podcast Total Politik, Yunarto menilai pemerintah daerah dan pemerintah desa merasakan dampak pemangkasan anggaran. Sementara itu, menurutnya, belanja pemerintah pusat tetap ekspansif untuk membiayai program prioritas Prabowo.
Yunarto menjelaskan perbedaan efisiensi dan realokasi melalui analogi sebuah keluarga. Ketika kondisi keuangan sulit, seorang ayah meminta seluruh anggota keluarga mengurangi pengeluaran. Namun, ia justru menambah mobil atau mengeluarkan uang untuk hiburan.
Menurut Yunarto, situasi tersebut menggambarkan kebijakan anggaran yang ia kritik. Pemerintah meminta daerah berhemat, tetapi pemerintah pusat tetap menjalankan program berskala besar.
Ia juga menyinggung pemangkasan dan penahanan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan itu memunculkan pertanyaan tentang penghematan di tingkat pusat ketika daerah harus menyesuaikan belanjanya.
Yunarto turut menyoroti penggunaan anggaran besar untuk program prioritas pemerintah. Ia mempertanyakan apakah pemindahan anggaran dari daerah ke program pusat benar-benar mencerminkan efisiensi.
“Itu kan berarti bukan efisiensi, realokasi,” ujar Yunarto.
Melalui kritik tersebut, Yunarto menekankan pentingnya membedakan penghematan belanja negara dari pemindahan anggaran untuk membiayai program tertentu. Ia menilai kebijakan efisiensi perlu dilihat dari pola belanja pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya pemangkasan anggaran daerah.
