JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kritik terhadap kebijakan pajak kembali menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Seorang pembicara mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak kebijakan fiskal terhadap rakyat kecil, pelaku UMKM, dan kelas menengah.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar target penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Rakyat bukanlah ATM negara,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat membaik. Ia menilai pemerintah perlu melihat dampak kebijakan tersebut terhadap sektor lain, termasuk perdagangan dan kegiatan usaha.
Pembicara itu juga menyebut penerimaan perpajakan mencapai Rp1.035 triliun dengan pertumbuhan 24,6 persen. Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan sebesar Rp1.035,7 triliun hingga akhir Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski mengakui capaian tersebut, ia mengkritik pemerintah yang terlalu berfokus pada target penerimaan. Menurutnya, pendekatan itu berisiko mengabaikan dampak kebijakan terhadap daya beli dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia juga memperingatkan bahwa penurunan daya beli dapat menekan UMKM dan memperlemah kelas menengah. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena konsumsi masyarakat turut menggerakkan perekonomian.
Ia pun meminta pemerintah menilai keberhasilan kebijakan ekonomi melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Baginya, pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga perlu menjaga kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup.
