BANDUNG, CermnDemokrasi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong percepatan perlindungan sosial (Perlinsos) Digital di seluruh 27 kabupaten/kota. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak justru tersisih akibat persoalan pendataan dan administrasi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman menegaskan, optimalisasi perlindungan sosial bukan sekadar target birokrasi, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Suryatman saat memberikan arahan kepada 27 kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital di Plataran Gedung Sate, Kamis (12/11/2026).
Ia meminta seluruh pemerintah daerah tidak menganggap persoalan administrasi sebagai urusan teknis semata. Sebab, ketidakakuratan data dan lemahnya sistem pendataan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ujar Herman Suryatman.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kesalahan pendataan bukan persoalan sepele. Ketika warga miskin tidak tercatat secara benar, konsekuensinya bukan hanya kegagalan administrasi pemerintahan, tetapi juga hilangnya akses terhadap program perlindungan sosial yang seharusnya mereka terima.
Herman Suryatman menjelaskan, Perlinsos merupakan salah satu instrumen strategis dalam penanganan kemiskinan. Menurutnya, apabila masyarakat miskin dapat dijangkau secara optimal melalui program perlindungan sosial, beban ekonomi yang mereka hadapi dapat ditekan.
“Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” katanya.
Karena itu, percepatan digitalisasi dinilai penting untuk memperkuat ketepatan sasaran sekaligus memastikan bantuan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menyoroti masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5 sebagai sasaran perlindungan sosial dan bantuan sosial.
“Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” tegas Herman Suryatman.
Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara akurat agar kebijakan bantuan tidak salah sasaran, baik karena warga yang berhak terlewat maupun karena data penerima tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual.
Melalui percepatan Perlinsos Digital, Pemprov Jabar berkomitmen mendorong pemerataan pelaksanaan sistem perlindungan sosial di seluruh daerah. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari penerapan teknologi atau kelengkapan dokumen administratif.
Pemerintah kabupaten/kota juga dituntut memastikan kualitas data, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memperhatikan warga yang mengalami kendala dalam proses pendataan. Digitalisasi harus menjadi alat untuk memperluas akses masyarakat terhadap haknya, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan.
Tantangan terbesar pemerintah daerah kini adalah memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan hak bantuan hanya karena persoalan data dan birokrasi. Sebab, perlindungan sosial yang efektif bukan sekadar soal seberapa cepat sistem digital diterapkan, melainkan seberapa tepat bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen percepatan yang disampaikan Herman Suryatman pun harus dibuktikan melalui pembenahan data dan pelaksanaan nyata di 27 kabupaten/kota, sehingga perlindungan sosial benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan sekadar program administratif pemerintah.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
