JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Mahasiswa dari Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta mengajak masyarakat memperkuat gerakan rakyat untuk merespons berbagai persoalan bangsa. Mereka menyerukan persatuan mahasiswa di seluruh Indonesia guna mendorong perubahan dan menyatukan kekuatan publik.
Dalam pernyataannya, mereka membawa kegelisahan mahasiswa, kemarahan publik, serta suara masyarakat yang menurut mereka kerap diabaikan penyelenggara negara. Mereka juga menilai kondisi demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran.
Mereka mengkritik sikap pemerintah yang dinilai menganggap kritik sebagai ancaman. Menurut mereka, sejumlah pihak mencurigai mahasiswa yang menyampaikan kritik, sementara para ahli justru menerima cacian ketika memberikan koreksi.
Selain persoalan demokrasi, mereka menyoroti beban hidup masyarakat, termasuk pajak dan biaya transportasi. Mereka juga mempertanyakan penggunaan uang negara untuk program yang mereka nilai minim transparansi dan lemah dalam pertanggungjawaban.
Para mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini tidak bertujuan menyebarkan kebencian atau menciptakan kekacauan. Sebaliknya, mereka ingin mendorong perubahan dan menolak praktik kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Mereka turut mendesak pemerintah menghormati otonomi daerah, menggunakan uang negara secara bertanggung jawab, dan menegakkan hukum tanpa tunduk pada kepentingan penguasa. Mereka menegaskan bahwa rakyat memegang kedaulatan dan berhak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan.
Pada akhir pernyataan, mereka mengajak mahasiswa di berbagai daerah untuk tidak tinggal diam ketika ruang demokrasi menyempit. Mereka menyerukan gerakan rakyat yang solid serta menolak kebijakan yang mereka anggap semakin membebani kehidupan masyarakat.
