JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan aparat TNI/Polri menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan kepatuhan pajak melalui kerja sama dengan berbagai pihak hingga ketingkatan desa.
Kerja sama itu memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai pelibatan aparat TNI/Polri dapat memperluas pengawasan hingga ke tingkat desa (Babinsa dan Babinkamtibmas) . Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap hubungan antara aparat dan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa aparat tidak bertugas memungut pajak secara langsung. Aparat berperan sebagai mitra dalam mendukung pengawasan dan penyampaian informasi terkait potensi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perdebatan mengenai kebijakan tersebut pun terus berkembang. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan pihak lain meminta pelaksanaannya tetap mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
