JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya mendapat serangan karena ingin memberikan makan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan memicu berbagai tanggapan.
Salah satu kritik menilai persoalan utama bukan terletak pada niat pemerintah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis. Kritik tersebut justru menyoroti pelaksanaan program yang dinilai masih memerlukan banyak evaluasi.
Beberapa aspek yang disoroti meliputi tata kelola program, dugaan kasus korupsi, kualitas gizi makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu, kritik juga menyinggung sejumlah laporan mengenai kondisi peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Perhatian juga tertuju pada aspek anggaran. Kritik tersebut mempertanyakan pengelolaan ruang fiskal serta dampak kebijakan pemerintah terhadap alokasi anggaran di sektor pendidikan.
Atas berbagai persoalan tersebut, kritik itu mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas yang jelas sebelum melanjutkan program secara lebih luas.
Kritik tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang baik.
Di akhir penyampaiannya, kritik itu menyatakan bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan niat pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak. Sebaliknya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada efektivitas pelaksanaan program serta berbagai persoalan yang muncul selama implementasinya.
