JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pernyataan dari wakil ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi terkait klasifikasi mampu untuk masyarakat Indonesia, telah memicu perhatian serius publik.
Wakil Ketua BPS menyatakan, individu dengan pengeluaran sekitar Rp1,3 juta per bulan disebut masuk Desil 6 kategori mampu, dengan asumsi individu tersebut telah menabung 15% – 20% dari penghasilannya. Berarti penghasilan bulanan individu tersebut berkisaran Rp1,5 juta hingga Rp.1,6 juta.
Anggota DPR RI, Charles Honoris menyatakan, masuk akal tidak? penghasilan bulanan berkisaran Rp1,5 juta hingga Rp.1,6 juta masuk Desil 6 kategori mampu oleh BPS, sebab angka penghasilan bulanan masyarakat Indonesia tersebut jauh lebih kecil dari UMR terendah yang ada di Indonesia.
Sejumlah pihak mempertanyakan klasifikasi yang dilakukan BPS tersebut, karena dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Mereka menilai kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan meski secara data BPS masuk kategori mampu.
Kondisi ini juga dikaitkan dengan masih adanya jutaan peserta BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif. Hal tersebut dinilai menunjukkan adanya kesenjangan atau ketimpangan antara data BPS dan realitas.
Sebagai solusi, Charles Honoris mngusulkan agar iuran BPJS Kesehatan ditanggung penuh oleh pemerintah. Usulan ini bertujuan memastikan akses layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Bagaimana menurut anda guys…?
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
