DEMAK, CerminDemokrasi.com — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, menjadi atensi khusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyatakan prihatin atas insiden yang menimpa ratusan penerima manfaat tersebut. Menurutnya, indikasi keracunan sering kali berkaitan dengan pengelolaan waktu distribusi yang kurang tepat.
“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ujar Taj Yasin Maimoen, seusai mengahadiri acara di Kantor TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, Demak, Selasa (21/4/2026).
Selain itu, pihak sekolah maupun pesantren diminta turut berperan aktif dalam membimbing siswa atau santri, agar langsung mengonsumsi makanan yang telah disediakan negara.
“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegas Taj Yasin Maimoen, yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jateng.
Lebih jauh, Wagub Jateng memastikan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi, terhadap penyedia layanan MBG yang lalai. Sanksi tersebut berjenjang, mulai dari pembinaan, hingga pencabutan izin operasional dapur.
“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini menjadi peringatan keras. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan warning (peringatan), ada tahapan sanksi, bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan santri di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, diduga mengalami keracunan, setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026). Gejala mulai muncul pada Minggu pagi, dengan keluhan sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.
Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang.
Hingga Senin (20/4/2026), sebanyak 68 orang menjalani perawatan inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dengan pemantauan intensif.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai di lokasi itu telah dihentikan sementara, dan dipasang garis polisi.
Dinas Kesehatan setempat juga melakukan uji laboratorium, untuk memastikan penyebab pasti, sekaligus mengevaluasi menyeluruh sarana produksi pangan, termasuk aspek higiene, lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah berharap evaluasi itu menjadi momentum perbaikan sistem distribusi MBG, agar kejadian serupa tidak terulang.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
