KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi belum maksimal hingga menjelang pertengahan 2025. Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menilai fenomena ini, mencerminkan lemahnya serapan dan kurang optimalnya kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sabtu (14/6/2025).
“Hari ini PAD baru mencapai 30 persen, artinya serapan anggarannya belum maksimal. Dalam laporan LKPJ 2024 yang lalu, kami sudah memanggil Dispenda dan bahkan melakukan inspeksi mendadak. Kami temukan beberapa sektor potensial, seperti perhotelan, yang serapannya masih sangat rendah,” ungkap Abdul Muin.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil menjadi salah satu faktor, namun itu tidak bisa dijadikan alasan utama. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.
“Saya mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar menjadikan peningkatan PAD sebagai skala prioritas. Meskipun kita sedang dalam masa transisi pemerintahan, bukan berarti kinerja boleh melambat,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat jika PAD terus melemah.
“Kalau PAD rendah, otomatis pembangunan akan terganggu. Infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa tertunda, termasuk program-program pelayanan publik lainnya. Ini akan menimbulkan masalah baru bagi warga,” terangnya.
Oleh karenanya, ia mendesak kepala daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menggenjot serapan PAD, mengingat tahun anggaran sudah akan memasuki Triwulan ketiga.
“Kita sudah masuk ke triwulan ketiga, kegiatan pembangunan masih minim. Harusnya OPD digenjot dari sekarang. Kami minta Wali Kota segera ambil langkah tegas,” pungkasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi/CDcom)
