JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Sebanyak 1.720 SPPG dalam program makan bergizi gratis dilaporkan ditutup sementara akibat berbagai permasalahan operasional.
Meski tidak memasak maupun mendistribusikan makanan, unit tersebut disebut tetap menerima insentif hingga Rp6 juta per hari.
Kondisi ini memunculkan sorotan terkait tata kelola program, mengingat skema pembiayaan seharusnya berbasis pada jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan.
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard, karena pembayaran tetap berjalan meski layanan tidak diberikan.
Isu ini kembali menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.






