Polemik Verifikasi Aktivis HAM Oleh Pemerintah Bergulir Di Publik

Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, pembicara menilai status aktivis HAM lahir dari aktivitas advokasi, bukan dari pengakuan administratif negara. Ia juga mengkritik munculnya wacana tersebut oleh menteri HAM sebelumnya, namun akhirnya pemerintah memberikan klarifikasinya terkait hal tersebut.

Menurutnya, negara seharusnya melindungi ruang kebebasan sipil, bukan mengontrolnya. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan publik soal batas kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.