JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu yang jarang disinggung oleh kalangan politisi maupun akademisi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Prabowo menyayangkan bahwa pasal tersebut kerap dilupakan dalam wacana kebangsaan, padahal memiliki makna mendalam bagi arah perekonomian nasional.
“Saya terus terang saja sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang Saya dengar menyampaikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seolah-olah Pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45,” ujarnya di acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Bahkan, Prabowo juga mengungkapkan bahwa dalam proses Amandemen Konstitusi, Pasal 33 sempat menjadi bagian yang ingin dihapus. Namun upaya itu gagal, dan menurutnya, keberadaannya tetap dipertahankan berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PKB.
“Dan kalau kita dengar proses amandemen-amandemen terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, proses amandemen-amandemen itu yang ingin dirubah dan dihilangkan antara lain adalah Pasal 33, Pasal 33 itu yang ingin dihilangkan, kita bersyukur tidak dihilangkan dan terima kasih PKB,” jelas Prabowo.
Menurut Prabowo, Pasal 33 UUD 1945 secara garis besar mengatur arah perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Dia menekankan bahwa tujuan negara adalah memastikan rakyat aman, tidak lapar, sejahtera, dan terbebas dari kemiskinan.
“Pasal 33 kalau kita simak sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa-apa yang akan menyelamatkan dan mengamankan negara. Pertama Karena begini saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar itu tujuan negara,” paparnya.
“Saudara-saudara! Pasal 33 ini senjata pamungkas, ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegasnya.
Prabowo lantas menanyakan jika produksi beras dan minyak goreng ini hajat hidup orang banyak atau tidak? “Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia kok bisa minyak goreng hilang? Langka. Jadi saudara-saudara, ini saya sampai cari-cari mazhab bisnis apa, madzah ekonomi apa ini? Produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi di negara sendiri minyak goreng hilang, ini adalah menurut saya kurang ajar,” tegasnya lagi.
“Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas, atau capital, ini mazhab serakahnomics, tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi serakahnomics,” tandasnya.
Presiden menambahkan, hari ini dirinya merasa berbesar hati lantaran kiai-kiai bersamanya.
“Karena mereka-mereka penganut mazhab serakahnomics ini bandel bandel, ada wartawan enggak boleh ngomong, Presiden harus bicara sopan-sopan tapi karena PKB dan NU ya harus ke bawah ya kan? Bener enggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan, kalian ngerti,” sebutnya.
“Kalau saya bicara bahasa akademis (Gaya serius), Saudara-saudara sekalian perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali (tepuk tangan), kalian ngerti nggak? (Enggak) Pasti diantara kalian ngomongnya nggak mudeng ini, opo, anomali-anomali. Nyuri gitu loh garong kalian ngerti kan, ngerampok. Sorry ye. Saya suka dengan filosofi NU, NU tidak kemana-mana tapi NU ada di mana-mana,” tegasnya.
