DKI JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki meminta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta memperkuat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk membenahi persoalan data desil penerima bantuan sosial (bansos). Akurasi data dinilai penting karena penetapan desil berdampak langsung terhadap akses warga terhadap berbagai program bantuan dan layanan sosial.
M. Subki mengatakan persoalan data desil hingga kini masih menimbulkan keresahan di masyarakat. Sejumlah warga disebut mengalami persoalan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akibat perubahan atau ketidaksesuaian data.
“Kami ingin ada perbaikan data, khususnya solusi tentang desil yang sampai hari ini masih menimbulkan momok di tengah masyarakat. Ada yang KJP-nya putus, ada yang BPJS-nya bermasalah, KJMU, dan lain sebagainya. Semua bergantung kepada data desil,” ujar M. Subki, Senin (14/9/2026).
Menurut dia, sistem pendataan di Jakarta perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat ibu kota. Tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta dinilai memiliki perbedaan dengan daerah lain sehingga indikator nasional perlu diterapkan dengan memperhatikan kondisi setempat.
Karena itu, M. Subki mendorong Dinsos DKI Jakarta memperkuat kapasitas Pusdatin agar tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait penentuan desil penerima bansos.
“Semua ini berangkat dari data. Di Dinas Sosial kita punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jamsos/Sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin posisi ini dikuatkan agar bisa melakukan program kegiatan yang lebih mengena terkait keputusan tentang desil,” katanya.
M. Subki juga mendorong pengelolaan data secara lebih mandiri untuk program bansos yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta tetap dapat menggunakan ketentuan dan data yang ditetapkan secara nasional.
“Bansos ini kebanyakannya dananya juga dari APBD. Kenapa kita tidak mengelola sendiri datanya? Kalau bansosnya kita yang punya duit sendiri, kenapa enggak kita kelola sendiri saja? Karena standarisasi hidup orang Jakarta bebannya beda,” tandas M. Subki.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
