JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pendataan Sensus Ekonomi 2026 mendapat kritik dari Khomariyah, seorang petani asal Pesawaran. Ia mempertanyakan cara petugas mendata kondisi ekonomi masyarakat.
Khomariyah mengaku rumahnya didatangi petugas sensus. Ia menilai pertanyaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan aset yang dimiliki warga.
Petugas, menurutnya, menanyakan kepemilikan rumah, luas bangunan, kebun, hingga aset lainnya. Namun, ia merasa proses warga dalam memperoleh aset tersebut belum menjadi perhatian.
Khomariyah menilai kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari jumlah aset. Menurutnya, petugas juga perlu memahami proses panjang yang dilakukan warga untuk mendapatkan penghasilan dan memiliki aset.
Ia mencontohkan kehidupan petani yang membutuhkan berbagai kebutuhan untuk menunjang usaha. Kebutuhan itu antara lain alat pertanian, obat semprot, serta perlengkapan lainnya.
Khomariyah juga mempertanyakan kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia berharap pendataan tidak hanya mencatat kondisi ekonomi warga, tetapi juga memahami berbagai tantangan yang mereka hadapi.
Menurutnya, kepemilikan rumah atau lahan tidak otomatis menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang. Ia mengaku harus bekerja keras dan mencari penghasilan di berbagai tempat sebelum mampu membawa hasilnya kembali ke daerah asal.
Kritik tersebut menyoroti pentingnya pendataan ekonomi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh. Data yang akurat dapat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi warga dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
