JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Sebanyak 31.000 calon mahasiswa penerima KIP Kuliah disebut terancam gagal memperoleh bantuan akibat persoalan data desil. Data tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Sejumlah warga dengan kondisi ekonomi sulit disebut masih tercatat dalam desil tinggi. Kondisi ini dapat memengaruhi status calon mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah.
Sistem tersebut menggunakan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan. Calon mahasiswa dalam desil 1 hingga 4 dapat masuk kriteria, sedangkan calon mahasiswa pada desil 5 hingga 10 berisiko tidak memenuhi syarat.
Persoalan semakin mendesak karena proses perbaikan data desil membutuhkan waktu. Sementara itu, jadwal daftar ulang perguruan tinggi terus berjalan.
Kondisi tersebut turut terjadi pada calon mahasiswa asal Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor meminta Dinas Pendidikan segera mengadvokasi calon mahasiswa yang menghadapi persoalan tersebut.
Ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi sementara. Langkah tersebut diperlukan agar calon mahasiswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya akibat persoalan data.
Masalah ini kembali menyoroti pentingnya akurasi data sosial ekonomi. Kesalahan data dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan.
Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai calon mahasiswa kehilangan kesempatan kuliah hanya karena data tidak sesuai dengan kondisi mereka.
