JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pro dan kontra wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto makin meruncing. Sejumlah pihak buka-bukaan menolak presiden ke-2 RI itu diberikan gelar pahlawan nasional.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning salah satu yang paling vokal menolak keras pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Menurutnya, sejarah kelam yang menyertai kepemimpinan Soeharto tidak bisa diabaikan, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, jadi tidak pantas menyandang gelar terhormat tersebut karena rekam jejaknya di masa Orde Baru.
“Secara pribadi, saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan? Dia pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” tegas Ribka Tjiptaning menjawab awak media di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Dia bingung dengan usulan penyematan gelar pahlawan itu kepada Soeharto. Selain menanyakan perannya, dia juga mengungkit keterlibatan Soeharto dalam pembantaian terhadap jutaan rakyat Indonesia.
“Apa sih hebatnya Soeharto itu bisa jadi sebagai pahlawan, hanya bisa memancing, eh, apa, membunuh jutaan rakyat Indonesia,” ujar Ribka Tjiptaning.
Meski tak menyebut peristiwa pembunuhan dimaksud, Soeharto diketahui kerap dihubungkan dengan beberapa peristiwa berdarah, seperti :
1.) Tragedi 1965, saat banyak orang diduga komunis dan simpatisannya dibantai.
2.) Tragedi 1996, Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), Penyerangan kantor DPP PDI pro Megawati.
3.) Tragedi 1998, Peristiwa Reformasi Negara Republik Indonesia, dimana saat itu sebagai penggerak mahasiswa dan didukung oleh rakyat Indonesia.
4.) dan lain-lain.
“Sudahlah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudahlah, enggak ada pantasnya dijadikan Pahlawan Nasional,” ucap Ribka Tjiptaning.
Diketahui sebelumnya, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK).
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon selaku pimpinan Dewan GTK telah menerima usulan-usulan tersebut, termasuk Nama Soeharto termasuk di dalam daftar bersama Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur
Namun dari berbagai elemen masyarakat telah banyak menolak usulan tersebut. Mengingat rekam jejak Soeharto yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat dan hingga saat ini belum ada pelurusan sejarahnya.
#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Ikuti saluran WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas
