JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Dosen UGM dan Direktur CELIOS, Dr Media Wahyudi Askar menyoroti kebijakan pemerintah terkait pajak penghasilan pejabat negara dan anggota DPR RI.
Dr Media Wahyudi Askar menyebut masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat komponen pajak penghasilan pejabat tertentu yang ditanggung oleh negara. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pekerja dan buruh yang membayar pajak langsung melalui pemotongan penghasilan.
Ia menilai perbedaan perlakuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Karena itu, Dr Media Wahyudi Askar mendorong adanya pembahasan yang lebih terbuka terkait kebijakan tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu diskusi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan mekanisme pajak bagi pejabat negara, sementara pihak lain menilai isu tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz






