JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pelibatan TNI dan Polri dalam urusan perpajakan dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Muhamad Isnur dari YLBHI menilai pemerintah semakin sering menggunakan pendekatan keamanan untuk menangani berbagai persoalan sipil. Menurutnya, pola tersebut terlihat dalam sejumlah program pemerintah, termasuk MBG dan kebijakan perpajakan.
Isnur menilai pendekatan militeristik dapat membuat masyarakat merasa takut saat menjalankan kewajiban membayar pajak. Kondisi itu justru berisiko membuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan semakin menurun.
Ia juga mempertanyakan pengelolaan uang pajak yang digunakan untuk berbagai program pemerintah. Menurutnya, masyarakat akan sulit percaya jika penggunaan anggaran masih menimbulkan berbagai persoalan.
Selain berdampak pada masyarakat, Isnur khawatir pelibatan TNI dan Polri dalam urusan pajak juga mengganggu profesionalisme kedua institusi tersebut. Menurutnya, tugas perpajakan membutuhkan keahlian administrasi dan pengetahuan khusus, bukan pendekatan keamanan.
Isnur bahkan menyebut pola tersebut sebagai karakter negara yang otoriter dan militeristik. Ia meminta pemerintah mengembalikan urusan perpajakan pada pendekatan sipil dan profesional.
