JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pelibatan Babinsa dalam pengawasan potensi perpajakan kembali menuai kritik. Sejumlah pihak menilai pemerintah keliru apabila menganggap pendekatan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Mereka berpendapat penurunan kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi daripada memperluas pelibatan aparat teritorial dalam urusan perpajakan.
Kritik juga menyoroti potensi dampak psikologis dari kebijakan tersebut. Menurut mereka, kehadiran aparat keamanan dalam pengawasan perpajakan dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan memengaruhi hubungan antara negara dengan wajib pajak.
Perdebatan itu kembali memunculkan pembahasan mengenai pendekatan yang paling tepat untuk meningkatkan penerimaan negara. Sejumlah kalangan berpandangan pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih, kepastian hukum, dan pelayanan perpajakan yang lebih baik.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
