KAB. BEKASI, CerminDemokrasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor BPBD Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari anggaran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, peralatan hingga ketersediaan logistik kebencanaan.
Plt Bupati Bekasi yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini mengatakan karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang kompleks membutuhkan kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Selain memiliki aktivitas ekonomi yang besar, wilayah tersebut menghadapi berbagai risiko bencana, terutama yang berkaitan dengan faktor hidrometeorologi, lingkungan, dan perkembangan wilayah.
“Penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, mitigasi, sistem peringatan dini, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan,” ujar Ani.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan pengawasan juga diarahkan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan kebencanaan. Komisi VIII turut menyoroti dampak kekeringan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan pengaruhnya terhadap lahan pertanian.
“Kami ingin memastikan sejauh mana langkah antisipasi distribusi air bersih serta penanganan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat berjalan di lapangan,” kata Singgih.
Pemkab Bekasi membuka pembahasan mengenai kebutuhan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pola koordinasi penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga telah meminta BPBD dan perangkat daerah terkait menyampaikan data serta informasi kebencanaan secara terbuka dan komprehensif sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi.
Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Kegiatan turut dihadiri unsur BNPB, BPBD Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bekasi, perangkat daerah terkait, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Perum Jasa Tirta, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
