KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Anggota DPRD Kota Bekasi, Mohammad Kamil Syaiku memberikan catatan penting terkait proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi yang saat ini tengah berjalan. Meskipun proses asesmen dinilai sesuai dengan prosedur Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jawa Barat. Legislator PKS tersebut mengingatkan agar figur terpilih nantinya benar-benar memiliki kapasitas yang mumpuni.
“Harapan saya, yang pertama sekda itu harus berani. Karena kegiatan dan program wali kota saat ini banyak yang membutuhkan keberanian, terutama dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda),” ujar Kamil Syaikhu saat dikonfirmasi, Kamis (17/9/2026).
Selain keberanian, faktor komunikasi lintas stakeholder juga dinilai krusial. Anggota Komisi I tersebut menyampaikan, seorang Sekda dituntut mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, mulai dari jajaran legislatif, pemerintah pusat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh unsur birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi.
Selain itu, aspek kepemimpinan (leadership) turut menjadi sorotan utama mengingat posisi Sekda merupakan pimpinan tertinggi di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
“Kenapa butuh leadership yang kuat? Karena beliau adalah orang nomor satu di ASN. Semuanya harus satu komando agar jangan sampai ada riak-riak kecil yang menyebabkan gesekan, dan figur ini bisa diterima oleh seluruh ASN sehingga program kerja wali kota dapat berjalan lancar,” tambahnya.
Menanggapi isu senioritas dalam pemilihan jabatan Sekda, Kamil menilai bahwa faktor senioritas sudah semestinya berjalan seiring dengan kapasitas manajerial. Namun, ia juga menekankan yang tidak kalah penting adalah penguasaan teknis tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.
“Jangan sampai tidak tahu aturan atau teknis pelaksanaan pemerintahan. Karena secara teknis, semua kendali ada di beliau, jadi harus paham betul dari atas sampai bawah,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kekhawatiran proses seleksi yang beririsan dengan pembahasan APBD Perubahan Kota Bekasi, Kamil memastikan tahapan krusial anggaran tersebut tidak akan terganggu secara signifikan. Penyesuaian nantinya hanya akan dilakukan terhadap program-program Wali Kota yang bersinergi dengan kebijakan Sekda baru.
Disinggung mengenai keterlibatan BKPSDM Jawa Barat dalam proses seleksi untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan atau faktor kedekatan, DPRD menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme aturan yang berlaku. Meskipun proses penjaringan telah dilalui secara objektif sesuai SOP, penentuan akhir tetap berada di tangan hak prerogatif kepala daerah.
“Yang penting prosesnya sudah dijalankan sesuai aturan yang ada. Nanti perihal wali kota memilih siapa, itu sudah menjadi hak prerogatif beliau karena tentu dibutuhkan chemistry dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
