JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. Penyerahan dokumen SK dihadiri oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus.
Penyerahan dua surat keputusan kepada jajaran pengurus PDIP berlangsung di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas hadir langsung didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo.
Sementara itu, Hasto didampingi sejumlah pengurus DPP, yaitu Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan peristiwa tersebut. Dia membenarkan ada dua SK yang diberikan oleh Menkum Supratman.
“Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK, yaitu Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2025-2030, kepada, pertama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kedua, kepada Direktur Utama Percetakan Negara Repubik Indonesia,” urai Pareira.
Pareira menjelaskan, sekitar dua minggu yang lalu, DPP mendaftar secara online ke Ditjen AHU dan kelengkapan berkas secara hard copy pun diserahkan oleh notaris yang ditunjuk PDIP kepada Ditjen AHU.
Ia menambahkan, akhir pekan lalu, Dirjen AHU mengabarkan berkas sudah diproses dan SK sudah ada sehingga hari ini DPP PDIP menerima secara fisik SK pengesahan pengurusan DPP PDIP.
“Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan,” lanjut Pareira.
“Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online,” ucap Pareira.
Ia menyebutkan, dengan penyerahan dua SK dari Menkum, kepengurusan DPP PDIP 2025-2030 sah.
“Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah,” imbuh Pareira.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menetapkan kepengurusan periode 2025-2030 pada Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus lalu. Berikut ini struktur lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mercy Barends
Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie OFP
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike
#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Dengan cara, ikuti saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas.
