KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com- Anggota DPRD Kota Bekasi,Yenny Kristianti, mendorong Pemerintah daerah agar memperkuat program ketahanan pangan di masyarakat berbasis peningkatan kreativitas keluarga dalam mengelola sumber daya lokal melalui peternakan dan budidaya di lahan sempit untuk menciptakan nilai tambah ekonomi serta perbaikan gizi masyarakat di 12 Kecamatan Kota Bekasi.
Yenny memaparkan, bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak bisa hanya berorientasi pada program bantuan pangan murah, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga.
“Program ketahanan pangan sebaiknya lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Yenny dalam kegiatan reses ke II Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Sabtu (11/7/2026).
Oleh sebab itu, menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi perlu memperluas bentuk program yang tidak hanya sebatas kegiatan pasar murah atau tebus beras murah.
“Harus lebih banyak program yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau ada program dari Dinas Ketahanan Pangan, baiknya langsung disosialisasikan kepada masyarakat. Selama ini yang kami ketahui lebih banyak kegiatan tebus murah atau beras murah. Menurut saya harus ada bentuk kegiatan lain selain itu,” ujarnya.
Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, menyebutkan salah satu program yang dapat dikembangkan oleh dinas terkait, misalnya dengan memberikan program pelatihan tanaman hidroponik, budidaya tanaman pangan dilingkungan tempat tinggal, hingga peternakan berskala lingkungan.
Hal tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan warga masyarakat, sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi baru bagi keluarga.
“Pemberdayaan di lingkungan melalui sosialisasi atau pelatihan hidroponik maupun peternakan itu sangat memungkinkan. Program seperti itu bisa membawa dampak yang baik karena memiliki nilai ekonomi bagi lingkungan dan masyarakat,”ungkapnya.
Yenny menekankan, bahwa program ketahanan pangan idealnya mampu untuk menciptakan aktivitas produktif yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh manfaat dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mendapatkan tambahan penghasilan tambahan melalui hasil budidaya yang dikembangkan.
“Saya ingin Dinas Ketahanan Pangan benar-benar memberikan dampak yang baik, memunculkan nilai ekonomi, sehingga masyarakat memiliki banyak kegiatan yang fokus membangun lingkungan mereka sendiri,”terangnya.
Sebagai wakil rakyat, Yenny menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke tengah masyarakat dalam membantu menggerakkan program ketahanan pangan. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program akan diawali dari wilayah yang memang memiliki kemauan dan komitmen untuk bersama-sama menjalankan kegiatan tersebut.
“Kalau saya, program pertama akan dimulai di lingkungan yang memang memiliki keinginan. Yang pertama itu dari kemauan masyarakat dulu. Kalau kita punya program tetapi masyarakatnya tidak ingin menjalankan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Saya melihat ada beberapa wilayah yang memang semangat gotong royongnya sudah mulai tumbuh,”jelasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Yenny mengungkapkan ketersediaannya untuk mencari dukungan dari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, termasuk anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan.
“Saya juga harus mencari CSR dan sponsor karena kita tahu kemampuan anggaran daerah terbatas. Anggaran Dinas Ketahanan Pangan juga tidak besar. Jadi kita harus mencari solusi, jangan hanya mengusulkan program lalu berhenti sampai di situ,”ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya kini tengah berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di luar pemerintah daerah untuk menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Fokus awal diarahkan pada tingkat RT agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh warga masyarakat dilingkungan.
“Insya Allah saya sedang berusaha mencari program-program di luar pemerintah kota untuk pemberdayaan masyarakat. Saya ingin memulainya dari lingkungan RT terlebih dahulu agar gerakannya lebih mudah dan dampaknya lebih nyata,”ujarnya.
Terkait program yang direncanakan, Yenny menyebut, sengaja belum menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia lebih memilih untuk memprioritaskan pembuktian hasil kerjanya di tingkat daerah. Sebab, menurutnya keberhasilan program di lapangan akan menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.
“Saya belum dulu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Saya ingin orang melihat dulu hasil kerja yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sponsor dan CSR. Saya juga memiliki banyak teman yang siap membantu memberikan berbagai pelatihan, mulai dari bank sampah sampai pelatihan pemberdayaan lainnya,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, dirinya kini tengah melakukan kegiatan pengawasan dan kunjungan ke sejumlah lingkungan warga. Salah satunya di wilayah RW 13, yang menurutnya saat masih terkendala sarana untuk mendukung penguatan pemberdayaan lingkungan di masyarakat.
“Saya sebenarnya sudah mulai bergerak melalui pengawasan dan kunjungan ke beberapa wilayah, termasuk di RW 13. Saat ini kami masih menunggu bantuan mesin pencacah sampah. Karena sekarang pengadaan melalui pokok-pokok pikiran dewan tidak bisa seperti dulu, sehingga harus diajukan langsung ke dinas terkait. Saya tetap akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat,”tandasnya.
