JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kesenjangan pendapatan antara pejabat negara dan masyarakat kembali memicu perdebatan. Sejumlah kalangan mengusulkan agar pemerintah mengaitkan bonus serta kenaikan penghasilan pejabat dengan tingkat kesejahteraan rakyat.
Mereka menilai selisih pendapatan yang terlalu lebar dapat memperlebar jarak antara pejabat dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik, keluarga berpenghasilan rendah harus menyesuaikan pengeluaran. Sebaliknya, pejabat yang menerima penghasilan jauh lebih tinggi dinilai tidak menghadapi tekanan ekonomi yang sama.
Usulan tersebut mengambil contoh sistem penggajian pejabat di Singapura. Negara itu menerapkan komponen National Bonus yang mengacu pada sejumlah indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kenaikan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah Singapura mengaitkan bonus pejabat dengan capaian kesejahteraan masyarakat. Ketika kondisi ekonomi membaik, bonus pejabat ikut meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat menurun atau pengangguran naik, besaran insentif juga ikut menyesuaikan.
Usulan itu kemudian memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian warganet mendukung gagasan tersebut karena dinilai dapat memperkuat akuntabilitas pejabat kepada masyarakat. Sebagian lainnya berpendapat pemerintah perlu menyesuaikan konsep tersebut dengan sistem penggajian dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
