JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Sistem desil dalam pendataan kemiskinan kembali mendapat kritik. Seorang akademisi, Dr Media Wahyudi Askar menilai ketidakakuratan data dapat membuat masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
Ia menyoroti penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemeringkatan masyarakat. Menurutnya, kualitas data awal sangat menentukan hasil pemodelan. Ia menyebut tingkat kesalahan data dapat mencapai hampir 40 persen dan berdampak pada jutaan keluarga.
Kritik juga tertuju pada penggunaan desil untuk mengelompokkan kondisi kemiskinan. Ia berpandangan bahwa kemiskinan memiliki banyak dimensi sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem peringkat prestasi.
Menurutnya, kebutuhan setiap keluarga juga berbeda. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan tunai, sementara keluarga lain lebih membutuhkan akses pendidikan atau kesehatan. Karena itu, ia menilai pembagian penerima bantuan berdasarkan desil yang sama dapat menimbulkan persoalan.
Ia juga mempertanyakan metode pengukuran kemiskinan yang masih banyak menggunakan pengeluaran. Menurutnya, angka pengeluaran tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya karena sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan melalui utang atau menjual aset.
Sebagai alternatif, ia mendorong penggunaan data pendapatan dan disposable income, yaitu pendapatan yang tersisa setelah memperhitungkan utang serta biaya hidup. Ia menilai pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi yang lebih akurat.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan teknis yang rumit, tetapi membutuhkan data yang sesuai dengan kondisi nyata mereka.
Persoalan data tersebut menjadi semakin penting karena kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat. Ia mencontohkan warga yang harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mengurus sanggahan ketika data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia berharap pemerintah dan lembaga penyedia data mengakui persoalan yang muncul serta memperbaiki metodologi secara hati-hati. Ia juga meminta agar proses perbaikan data tidak mendapat intervensi politik dan tetap menggunakan pendekatan teknokratik.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus mencerminkan perubahan kondisi masyarakat. Menurutnya, perubahan garis kemiskinan atau desil tidak boleh menggantikan upaya nyata untuk mengurangi kemiskinan.
Melalui diskusi tersebut, ia berharap persoalan desil segera mendapat solusi. Ia juga meminta BPS terus memperbaiki kualitas data agar kebijakan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
