JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pemerintah melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini menuai persoalan karena pemerintah dinilai belum maksimal mengejar wajib pajak kelas kakap.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari Tim Advokasi untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD SKP). Koalisi itu berencana melayangkan somasi kepada Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR.
Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai pemerintah justru terlalu fokus menyisir wajib pajak kecil. Menurutnya, pemerintah memiliki data untuk mengejar wajib pajak dengan nilai kekayaan dan kewajiban pajak yang jauh lebih besar.
Bhima Yudhistira menyebut pendekatan tersebut seperti “berburu di kebun binatang”. Pemerintah, menurutnya, seharusnya membenahi sistem perpajakan dan mengejar sumber penerimaan yang lebih besar.
Pelibatan aparat keamanan juga dinilai tidak sesuai dengan prinsip perpajakan yang menggunakan sistem self assessment. Sistem tersebut menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang melaporkan dan menghitung kewajibannya sendiri.
Di sisi lain, pemerintah juga mendapat sorotan karena memberikan insentif pajak bagi investor di kawasan finansial tertentu. Salah satunya berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan 0 persen dalam jangka waktu tertentu.
TAUD SKP memberi pemerintah waktu tiga kali 24 jam untuk mencabut kebijakan yang mereka persoalkan. Jika tidak ada perubahan, koalisi tersebut menyatakan siap membawa persoalan ini ke pengadilan.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
