JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali mendapat sorotan. Kerugian yang terjadi di sejumlah koperasi desa dinilai perlu menjadi perhatian karena program tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari uang publik.
Islah Bahrawi mempertanyakan alasan pemerintah tetap menjalankan program apabila kerugian di sejumlah daerah dianggap sebagai hal yang wajar. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan tujuan dan manfaat KDMP kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, pengelolaan program pemerintah dinilai harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Islah juga mengkritik pola pengelolaan KDMP yang dinilai belum cukup memperkuat kapasitas para pengelolanya. Manajer koperasi seharusnya mendapatkan pembekalan mengenai pemasaran, promosi, serta pengelolaan keuangan.
Menurutnya, pembekalan tersebut penting agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Pengelolaan yang baik juga diperlukan agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Keterlibatan unsur militer dalam berbagai program pemerintah turut menjadi bagian dari kritik Islah. Ia mempertanyakan arah kebijakan tersebut dan menilai pemerintah perlu memastikan setiap program berjalan sesuai fungsi serta kebutuhan masyarakat sipil.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat yang pesimis atau ragu terhadap pemerintah untuk pindah ke negara lain juga mendapat kritik. Islah menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan terhadap kritik publik.
Sorotan terhadap KDMP menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan dana publik dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
