KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Persatuan Indonesia Wilayah Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Senin, 21 September 2026. Aksi ini dilatarbelakangi oleh krisis lingkungan yang dinilai semakin memburuk serta ancaman pemangkasan biaya kompensasi bagi warga terdampak TPST Bantargebang.
Aksi tersebut dimotori oleh gabungan mahasiswa dari BEM Universitas Pertiwi, BEM Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, BEM Universitas Bina Insani, dan BEM Universitas Islam As’syafi’iyah.
Ketua BEM Universitas Pertiwi sekaligus perwakilan aliansi, Ahmad Dhani, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat persoalan lingkungan berimbas langsung pada krisis kemanusiaan.
“Kami menuntut Pemerintah Kota Bekasi untuk hadir dan memberikan roadmap penyelesaian yang jelas dan mengikat secara hukum! Jika tuntutan ini diabaikan, kami pastikan gelombang mahasiswa yang turun ke jalan akan semakin besar,” tegas Dhani selaku Ketua BEM Universitas Pertiwi sekaligus perwakilan Aliansi.
Dalam aksi unjuk rasa ini, aliansi mahasiswa menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada Pemkot Bekasi:
1.) Penyelesaian TPST Bantargebang & Hak Kompensasi: Menuntut transparansi pencairan dana kompensasi bagi lebih dari 34.000 Kepala Keluarga (KK) terdampak, serta mendesak Wali Kota Bekasi menolak pemangkasan dana dalam renegosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
2.) Penindakan Tegas Pengelolaan Sampah: Meminta Pemkot Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera membersihkan tumpukan sampah di jalanan arteri hingga fasilitas umum, serta menambah armada dan memperbaiki sistem pengangkutan.
3.) Pengusutan Pencemaran & Krisis Air Bersih: Mendesak tindakan tegas terhadap pelaku pembuangan limbah ilegal yang mencemari aliran kali, serta pembangunan infrastruktur cadangan air bersih bagi warga terdampak.
4.) Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Menuntut penghentian alih fungsi lahan yang merusak lingkungan serta percepatan perluasan RTH guna mencegah banjir bandang.
“Bekasi bukan tempat sampah bagi persoalan Jakarta! Sungai bukan saluran limbah, dan ruang hijau bukan lahan kosong untuk beton bangunan! Keselamatan dan kesehatan warga bukan angka yang bisa dinegosiasikan,” seru Dhani dalam pernyataan sikapnya.
Aliansi BEM mendesak Pemkot Bekasi segera mengambil langkah konkret sebelum gelombang protes susulan yang lebih besar kembali mendatangi kantor wali kota.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
