YOGYAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menuai kritik dari kalangan pegiat antikorupsi. Regulasi yang diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi itu dinilai masih menyimpan sejumlah kelemahan mendasar. Mulai dari proses pembahasan yang tidak transparan, ketiadaan mekanisme perampasan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya, hingga ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Menurutnya, meskipun DPR RI telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dengan melibatkan akademisi, pakar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil, keterlibatan tersebut hanya sebatas formalitas. Sebab, pihak-pihak yang diundang tidak pernah diberikan akses terhadap draf untuk menguji rumusan pasal-pasal yang sedang disusun.

“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR RI. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, partisipasi publik tidak cukup diwujudkan dengan mengundang masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Publik juga harus memperoleh kesempatan mempelajari draf, memberikan masukan terhadap substansi pasal, serta mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut atas pendapat yang disampaikan. Menurutnya, proses tersebut bertentangan dengan asas keterbukaan dan prinsip partisipasi masyarakat yang dijamin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kritik lebih tajam disampaikan Zaenur terkait substansi UU Perampasan Aset yang tidak mengakomodasi mekanisme unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Padahal, ketentuan tersebut dinilai penting untuk memberikan instrumen hukum kepada negara dalam menindaklanjuti kekayaan penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Melalui mekanisme tersebut, aset yang tidak mampu dipertanggungjawabkan asal-usulnya dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk kepentingan pemulihan aset negara. Zaenur menduga, tidak dimasukkannya ketentuan itu berkaitan dengan kekhawatiran kalangan elite politik terhadap kemungkinan mekanisme perampasan aset justru menyasar kekayaan mereka sendiri.

“Bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR RI, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri,” paparnya.

Menurut Zaenur, ketiadaan mekanisme unexplained wealth membuat daya jangkau regulasi tersebut menjadi terbatas. Ia bahkan mengibaratkan UU Perampasan Aset seperti macan ompong karena tidak memiliki salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

Selain itu, mekanisme perampasan aset dalam regulasi tersebut dinilai masih sangat bergantung pada keberadaan perkara pidana. Memang terdapat pengecualian untuk kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, menurutnya, pengecualian tersebut belum cukup memberikan keleluasaan bagi negara untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana secara efektif.

Persoalan lain yang disoroti adalah tidak dicantumkannya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas dalam pengaturan mekanisme perampasan aset. Zaenur mempertanyakan desain kelembagaan yang justru menempatkan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang menjalankan mekanisme tersebut tanpa memperjelas hubungan kewenangan dengan KPK. Padahal, sejumlah perkara korupsi sejak awal ditangani melalui proses penyidikan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” ujarnya.

Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan ketika undang-undang mulai diterapkan.

Zaenur juga mempertanyakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang dilakukan lebih awal dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026. Ia menilai percepatan tersebut terkesan lebih mengutamakan pencitraan bahwa pemerintah dan DPR RI serius memberantas korupsi dibandingkan memastikan kualitas substansi regulasi.

Padahal, undang-undang yang mengatur perampasan aset harus memiliki landasan hukum yang kuat, mekanisme pengawasan peradilan, serta pembagian kewenangan yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa instrumen yang memadai, tujuan mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana dikhawatirkan sulit tercapai secara optimal.

Ia pun menyebut UU Perampasan Aset yang baru disahkan belum menjawab harapan masyarakat terhadap hadirnya terobosan pemberantasan korupsi. Menurut Zaenur, regulasi tersebut lebih menyerupai pemenuhan tuntutan publik secara simbolis daripada menghadirkan perangkat hukum yang benar-benar kuat untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan.

“Sekali lagi saya lihat ini RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” pungkasnya.

Kritik tersebut menempatkan efektivitas UU Perampasan Aset sebagai pekerjaan besar berikutnya, terutama dalam memastikan aturan turunannya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul sejak proses pembentukan hingga implementasi.

 

#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz