JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak dibukanya naskah rancangan undang-undang kepada publik hingga regulasi itu disahkan menjadi undang-undang.
Pengaduan tersebut disampaikan pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI. ICW menilai proses legislasi tersebut berlangsung tanpa keterbukaan yang memadai karena masyarakat tidak memperoleh akses terhadap draf naskah yang menjadi dasar pembahasan hingga pengambilan keputusan.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman merupakan bentuk keberatan atas proses pembentukan undang-undang yang dinilai mengabaikan prinsip transparansi.
“Jadi hari ini, kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III terkait dengan RUU Perampasan Aset tidak disebarluaskan ke publik,” kata Ibrahim di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ibrahim menegaskan, hingga RUU Perampasan Aset disahkan, ICW maupun masyarakat belum mendapatkan akses terhadap draf resmi regulasi tersebut. Padahal, menurut ICW, penyebarluasan naskah rancangan undang-undang merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap substansi aturan yang sedang dibahas.
ICW juga mempertanyakan sikap DPR RI yang tidak merespons somasi yang sebelumnya telah dilayangkan pada 16 November 2026. Ibrahim menyebut pengaduan kepada MKD telah diterima dan menjadi langkah lanjutan setelah somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Ia turut menyoroti tidak adanya pelibatan ICW dalam pembahasan regulasi yang berkaitan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Lebih jauh, ICW membantah klaim Puan Maharani dan Habiburokhman yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung secara transparan. Menurut Ibrahim, keterbukaan tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan akses terhadap dokumen pembahasan serta informasi mengenai pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang.
Tak hanya mempersoalkan proses legislasi, ICW juga menolak keras UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI. Organisasi antikorupsi tersebut bahkan menyebut regulasi itu sebagai undang-undang “palsu” karena dinilai menyimpang dari substansi RUU yang disusun pada 2023 dan berpotensi melemahkan upaya pemulihan kerugian negara.
Bagi ICW, pengesahan undang-undang tanpa keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan juga menyangkut legitimasi regulasi dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz






