JAKARTA, CermnDemokrasi.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah mengejutkan tersebut menandai babak baru dalam dinamika politik nasional di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia mengatakan, dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran secara langsung menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Muzani menjelaskan, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas dan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Rapat itu menjadi langkah awal untuk menentukan mekanisme serta tahapan konstitusional berikutnya. Menurutnya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena konstitusi telah memberikan batas waktu yang jelas bagi lembaga negara untuk menentukan pengganti.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” kata Muzani.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, proses penggantian tidak semata-mata menjadi keputusan politik partai, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Sebelum penyerahan surat berlangsung, sejumlah pimpinan MPR telah berada di Kompleks Parlemen sejak Kamis pagi. Mereka antara lain Rusdy Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, dan Kahar Muzakir.
Kehadiran sejumlah pimpinan lintas fraksi tersebut menjadi bagian dari dinamika kelembagaan dalam merespons pengunduran diri Gibran. Namun, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana MPR dan Presiden Prabowo akan menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri Gibran sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai arah konfigurasi politik pemerintahan Prabowo ke depan. Siapa figur yang akan diusulkan Presiden untuk mengisi posisi Wakil Presiden, serta bagaimana MPR menentukan penggantinya, menjadi isu yang diperkirakan akan mewarnai dinamika politik nasional dalam 60 hari mendatang.
Di tengah perkembangan tersebut, kepastian prosedur konstitusional, transparansi proses, dan stabilitas pemerintahan menjadi hal penting yang harus dijaga agar pergantian kepemimpinan tidak memicu ketidakpastian politik maupun kegaduhan di tengah masyarakat.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
