JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Angka ini naik sekitar Rp1.360,06 triliun dibandingkan posisi akhir Oktober 2024, saat Presiden Prabowo Subianto baru menjabat. Data tersebut memicu kritik terhadap pengelolaan utang negara.
Dalam pernyataannya, seorang pengkritik mempertanyakan manfaat penambahan utang bagi masyarakat. Ia menyoroti biaya pendidikan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan sulitnya mencari pekerjaan. Menurutnya, masyarakat perlu melihat hasil nyata dari penggunaan dana tersebut.
Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat.
Pengkritik tersebut turut menyoroti beban pembayaran utang yang berkaitan dengan keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa pemerintah mengelola penerimaan pajak dari masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.
Meski demikian, kenaikan posisi utang tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh tambahan dana digunakan tanpa hasil. Pemerintah menggunakan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran dan mendukung belanja negara. Publik pun berhak mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta manfaatnya bagi masyarakat.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
