KOTA BEKASI,CerminDemokrasi.com – Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot melalui transformasi digital. Kolaborasi antara Komisi III DPRD bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dinilai berhasil mendongkrak pemasukan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran pajak dan retribusi secara signifikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2PD) di RW 016, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, penerapan sistem digital pada berbagai sektor pemungutan terbukti mampu mendongkrak realisasi PAD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, sudah cukup dijalankan. Terbukti dengan adanya digitalisasi, pendapatan kita dari pajak dan retribusi naik. Tahun lalu biasanya hanya 80 koma sekian persen, insyaallah tahun ini bisa di atas 85 persen,” ujar Bambang.
Dengan tren positif ini, ia memproyeksikan total pemasukan PAD Kota Bekasi yang saat ini berada di angka Rp3,8 triliun dapat menembus target Rp4 triliun pada tahun 2027 mendatang.
Bambang membeberkan sejumlah urgensi peralihan dari sistem manual ke digital. Metode manual dinilai tidak hanya membuang banyak waktu dan biaya operasional, tetapi juga sangat rentan terhadap praktik kebocoran anggaran.
“Kalau pakai manual, waktu banyak terbuang karena harus setor ke bank, ada biaya transportasi dan sosialisasi. Bukti transaksi juga rawan hilang sehingga kebocoran banyak terjadi. Dengan digitalisasi, kita bisa meminimalisir hal itu,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan, ia mendorong agar sektor-sektor berbasis kerakyatan dan transaksi harian, seperti retribusi pasar, mulai diarahkan menggunakan sistem pembayaran non tunai seperti QRIS. “Semuanya harus diarahkan ke sana. Kalau bisa, pedagang di pasar juga membayar retribusi pakai QRIS,” imbuhnya.
Selain sektor pasar, pengawasan terhadap sektor komersial seperti restoran dan hotel terus diperketat melalui optimalisasi perangkat tapping box (alat perekam transaksi). “Kalau ada restoran yang laris, langsung pasangi tapping box untuk mengantisipasi pengusaha nakal yang memanipulasi omzet,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi ini menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi pajak tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Edukasi kesadaran pajak terus digencarkan agar warga terbiasa meminta struk resmi saat bertransaksi.
“Sekarang pembayaran mulai pakai QRIS. Kalau belanja makanan atau minuman di restoran maupun hotel, minimal minta struknya. Itu bentuk kontrol dari masyarakat. Pemerintah menyiapkan perangkatnya, dewan membuat aturannya, dan masyarakat mengawasi lewat cara tersebut,” tuturnya.
Bambang menyimpulkan, pencapaian target PAD ini merupakan wujud nyata sinergi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. “Ini adalah hasil kolaborasi pemerintah, dewan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya.






