JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak regulasi tersebut pertama kali bergulir dalam pembahasan legislasi.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan Maharani.
Seluruh anggota yang hadir kemudian menjawab, “Setuju”, sebelum Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda pengesahan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Proses pembahasan tersebut juga melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi.
Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah perluasan cakupan tindak pidana yang asetnya dapat dirampas, termasuk penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban.
Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan masyarakat luas.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.
Meski mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, undang-undang tersebut tetap menegaskan keberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Regulasi ini juga mengatur tahapan hukum secara berjenjang, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tetap melibatkan proses hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Di sisi lain, UU Perampasan Aset turut mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik serta menjamin kesempatan pembuktian yang memadai.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana juga akan dilakukan badan yang memiliki kompetensi khusus secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan oleh badan independen dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari pengaturan untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Dengan disahkannya regulasi ini, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki kerangka hukum baru dalam upaya penelusuran dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, efektivitas pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh kepastian prosedur, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan independen, serta akuntabilitas pengelolaan aset.
Tantangan berikutnya adalah memastikan undang-undang yang telah menempuh perjalanan 18 tahun tersebut benar-benar mampu mendukung pemulihan kerugian korban dan kepentingan masyarakat, tanpa membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz






