KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Tingginya angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di Kota Bekasi menjadi sorotan utama dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2PD) yang digelar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, di RW 11, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Politisi dari Fraksi PAN Pembangunan ini menilai, persoalan lalu lintas di Kota Patriot tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan (Dishub) saja, melainkan membutuhkan sinergi antara penyediaan sarana prasarana (sarpras) oleh pemerintah, penegakan hukum, serta kedisiplinan masyarakat.

“Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tidak fair juga. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi preventif terjadinya kecelakaan. Di sisi lain, aturan juga harus dipatuhi oleh pengendara. Artinya, semua pihak harus terlibat, termasuk peran aktif masyarakat,” ujar Evi dilokasi kegiatan, Rabu (18/11/2026).

Evi menyebut Komisi II secara kontinu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Kota Bekasi. Salah satu poin krusial yang didorong adalah pemetaan titik-titik rawan kecelakaan (blackspot) di seluruh wilayah yang mencakup 12 kecamatan dan 56 kelurahan.

“Kami meminta Dishub membuka data titik-titik blackspot agar segera dilengkapi dengan CCTV. Ini penting karena pasti ada titik rawan tertentu yang mitigasinya harus lebih ekstra,” tegasnya.

Selain pengawasan dari dewan, Evi juga mengajak warga untuk turut mengawasi kondisi lalu lintas di lingkungannya. Warga diharapkan proaktif mendokumentasikan dan melaporkan jika menemukan pelanggaran atau potensi bahaya di jalan raya.

Menanggapi keluhan warga terkait masih banyaknya truk bertonase tinggi yang nekat melintas di siang hari, Evi mengaku telah mengklarifikasi langsung hal tersebut kepada pihak Dishub. Menurutnya, aturan mengenai pembatasan jam operasional kendaraan berat sebenarnya sudah ada, namun lemah dalam kepatuhan dan penegakan di lapangan.

“Kami minta Dishub mengevaluasi kembali jam operasional kendaraan bertonase tinggi ini. Penegakan aturannya juga harus tegas dengan melibatkan unsur kepolisian (Polri), karena kewenangan penindakan seperti penahanan SIM ada di Polri, sementara Dishub berwenang pada uji KIR dan koordinasi lintas wilayah jika melibatkan kendaraan dari luar kota,” jelas Evi.

Terkait potensi kemacetan baru akibat maraknya pembangunan proyek yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin), Evi menyebut manajemen dan rekayasa lalu lintas harus terus diupayakan oleh Dishub. Ia mencontohkan penerapan sistem buka-tutup jalan serta rekayasa satu arah (one way) pada jam-jam sibuk di sejumlah titik padat kendaraan.

“Contoh tadi di wilayah Mangun Sarkoro juga kan ada yang satu arah, pada saat jam-jam tertentu yang traffic nya tinggi. Itu kan dalam rangka tadi, ada manajemen, ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub untuk mengurai tingkat kemacetan.”ujarnya.

Menutup keterangan, Evi kembali mengingatkan para pengendara untuk selalu bersabar dan mengutamakan keselamatan berkendara, seperti melengkapi surat-surat kendaraan dan menggunakan alat pelindung diri (helm) bagi pengendara roda dua demi menekan fatalitas di jalan raya.