JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Dosen Media Wahyudi Askar menilai film dokumenter Dirty Vote berhasil menarik perhatian publik, tetapi belum berhasil membawa perubahan terhadap kondisi politik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas Dirty Vote dalam sebuah forum bersama Prof. Denny Indrayana dan sejumlah pembicara lainnya. Media menilai film tersebut memiliki peran dalam membuka diskusi mengenai demokrasi dan politik Indonesia.
Menurut Media, keberhasilan Dirty Vote sejauh ini lebih terlihat dari jumlah penontonnya. Namun, ia menilai dampaknya terhadap perubahan keadaan politik masih menjadi pertanyaan.
Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan situasi politik menuju Pemilu 2029. Media mengatakan bahwa perkembangan sejumlah kebijakan pemerintah membuatnya sulit optimistis terhadap perubahan dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam pemaparannya, Media menyinggung sejumlah persoalan, termasuk penangkapan aktivis di Pati, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menyampaikan sejumlah klaim mengenai anggaran desa dan jumlah orang yang disebut mengalami keracunan dalam program MBG.
Media juga mengkritik sistem hukum dan menyebut pernah mengajukan judicial review terkait kenaikan PPN 12 persen ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan permohonan tersebut pada akhirnya ditolak.
Ia kemudian menceritakan upayanya meminta pandangan Majelis Ulama Indonesia mengenai status halal atau haram penghasilan wakil menteri yang merangkap jabatan. Menurut Media, MUI kemudian memberikan jawaban bahwa penghasilan tersebut halal.
Media menilai berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan bagi generasi muda. Ia mempertanyakan apakah gerakan seperti Dirty Vote pada akhirnya mampu menghasilkan perubahan politik ketika Indonesia kembali memasuki kontestasi 2029.
