KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, memberikan penekanan khusus terkait mulainya operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kota Bekasi, seperti yang baru saja diresmikan di wilayah Kecamatan Rawalumbu.
Meskipun program ini memiliki acuan regulasi dari pemerintah pusat, Abdul Muin mengingatkan pentingnya pengawasan ketat, integritas pengelola maupun pihak ketiga, serta kesiapan dalam menghadapi persaingan ketat dengan ritel modern.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan program nasional—baik Koperasi Desa maupun Makan Bergizi Gratis (MBG)—terletak pada eksekusi teknis di lapangan yang melibatkan transaksi ekonomi.
“Programnya secara aturan itu bagus. Nah, yang paling penting ini adalah pelaku-pelakunya yang harus menjadi sesuatu yang di warning,” ujar Abdul Muin saat ditemui, Kamis (22/10/2026).
Ia meminta pemerintah pusat bersikap tegas dalam melakukan evaluasi dan pengawasan, terutama terhadap pihak ketiga agar tidak bermain-main dengan kualitas, volume barang, maupun penetapan harga.
Abdul Muin menjelaskan bahwa penetapan harga serta spesifikasi produk ditentukan langsung oleh pemerintah pusat, bukan oleh Kopdes lokal. Oleh karena itu, jaminan mutu komoditas pangan utama seperti beras dan gula wajib dijaga pada kualitas terbaik dan tidak boleh diturunkan demi mengambil keuntungan sepihak.
Ia juga mendorong adanya sanksi tegas bagi pengelola atau penyedia barang yang nekat menaikkan harga di atas ketentuan atau memanipulasi mutu komoditas.
Di sisi lain, mengingat keterbatasan jangkauan operasional harian instansi pemerintah dan DPRD, Abdul Muin mengajak masyarakat untuk aktif melakukan kontrol sosial. Jika warga menemukan selisih harga tidak wajar atau kualitas barang buruk, mereka diimbau segera melaporkannya ke instansi terkait.
“Masyarakat, khususnya kaum ibu, sangat sensitif terhadap kualitas dan selisih harga sekecil apa pun. Pengawasan bersama menjadi kunci keberlanjutan koperasi ini,” tuturnya.
Abdul Muin tidak memungkiri bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih menghadapi tantangan berat karena harus berhadapan langsung dengan ritel modern swasta yang sudah menjamur hingga ke pemukiman warga.
Agar Kopdes mampu bertahan dan menjadi solusi nyata bagi masyarakat menengah ke bawah, ia memberikan beberapa catatan strategis, diantaranya, harga barang di Kopdes idealnya lebih murah dibanding ritel swasta. Pemerintah pusat diharapkan hadir memberikan dukungan subsidi untuk menekan harga jual. Kualitas produk yang dijual harus konsisten dijaga agar mendapatkan kepercayaan penuh dari warga.
Selain itu, Kopdes disarankan menyediakan layanan belanja online atau bermitra dengan aplikasi kurir digital (delivery) guna memudahkan warga berbelanja dari rumah.
Abdul Muin berharap keberadaan Kopdes Merah Putih dapat menjadi penyeimbang harga kebutuhan pokok (price controller) sekaligus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Tujuan Koperasi Desa itu untuk memakmurkan dan menyejahterakan anggota. Tantangannya besar, tetapi jika kualitas terjaga, harga terjangkau, dan pengawasannya ketat, Kopdes bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
