JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Setelah melalui proses perizinan yang berlangsung sekitar 25 tahun, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Taman Harapan Jakarta (GMAHK Taman Harapan Jakarta) di Cililitan, Jakarta Timur, akhirnya diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Minggu (25/10/2026). Lamanya proses tersebut kembali menyoroti pentingnya pembenahan birokrasi, terutama dalam penerbitan izin pembangunan rumah ibadah.
Pramono Anung menegaskan, proses perizinan pembangunan gedung, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak boleh berlarut-larut. Ia meminta jajarannya, termasuk para wali kota, memberikan perhatian khusus agar masyarakat tidak menghadapi hambatan birokrasi berkepanjangan ketika membangun rumah ibadah. Menurutnya, pelayanan perizinan harus berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian.
“Maka saya menyampaikan kepada jajaran wali kota, kita untuk memberikan perhatian secara khusus agar proses pembangunan yang seperti ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan”, ujar Pramono Anung dalam sambutannya. Pernyataan itu menegaskan perlunya evaluasi terhadap proses pelayanan perizinan, sehingga persoalan serupa tidak terus berulang pada pembangunan rumah ibadah lainnya di Ibu Kota.
Pramono Anung berharap kehadiran gereja tersebut menjadi ruang ibadah yang menghadirkan kedamaian, ketenteraman, dan kesejukan bagi jemaat. Ia juga mengajak seluruh pihak merawat rumah ibadah itu agar umat dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang. Menurutnya, kehidupan beragama yang harmonis membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menegaskan komitmennya menjadi pemimpin bagi seluruh warga Jakarta tanpa membedakan agama maupun etnis. Ia mencontohkan penyelenggaraan berbagai perayaan keagamaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Christmas Colosal, Imlek, Nyepi, hingga Idulfitri. Berbagai kegiatan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga ruang kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menilai toleransi menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan rasa aman bagi warga untuk menjalankan keyakinannya. Kehidupan beragama yang harmonis, kata Pramono Anung, harus terus dipelihara agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan pelayanan publik berlangsung adil dan tidak mempersulit warga dalam memenuhi kebutuhan beribadah.
Pramono Anung juga menyebut capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang berada di posisi tertinggi secara nasional sebagai salah satu cerminan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan kondisi toleransi di Ibu Kota yang dinilainya sangat baik.
Namun, peresmian gereja setelah sekitar seperempat abad menunggu perizinan sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap toleransi perlu diwujudkan melalui pelayanan birokrasi yang cepat, adil, dan memberikan kepastian bagi semua umat beragama.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
