KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Penerapan peraturan daerah mengenai tatakelola air (Perda Drainase) dinilai masih belum optimal, sehingga penanggulangan masalah banjir sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di kota Bekasi.
Menanggapinya, anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, HM Saefuddaulah mendorong pemerintah kota (Pemkot) Bekasi melakukan penanganan banjir secara komprehensif melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Pertama implementasi Perda Drainase saja, karena itu harus ada siteplan, ada rencana terkait dengan masalah tatakelola air. Jadi harus dipastikan dulu kebijakan tentang tatakelola air dari skala Kota, kemudian skala Kecamatan, sampai perumahan dan permukiman. Ini yang harus menjadi perhatian,” kata HM Saefuddaulah saat ditemui, Rabu (18/2/2026).
Kemudian, bagaimana proses aliran air dari hulu ke hilir harus tuntas. Selain, memastikan bahwa pembangunan polder diwilayah menjadi kebutuhan yang urgent dalam rangka untuk penanggulangan banjir.
“Artinya, titik akhir aliran air dari hulu itu kalau memang harus dia bersinggah di polder, tentu harus jelas terkait dengan pembangunannya, harus dihitung berapa volume yang dibutuhkan mampu untuk menampung air, baik itu lokal maupun ketika ada kiriman,” terang HM Saefuddaulah.
“Jadi bukan asal bangun polder, tapi yang penting kapasitas polder itu berapa daya tampungnya, ketika memang sudah dihitung clear mempunyai daya tampung yang istilahnya cukup, baik terkait curah hujan dilokal maupun adanya jumlah air yang dikirim dari beberapa wilayah, jika itu selesai ya sudah,” imbuhnya.
Sebab menurut politisi PKS ini, beberapa polder yang ada selama ini tidak efektif dalam menampung air ketika musim penghujan. Ia menduga, hal itu terjadi mungkin dari proses perencanaan awal pembuatan poldernya kurang pas dalam penghitungan kebutuhan volume air, sehingga daya tampung air melebihi kapasitas.
“Termasuk juga, kalaupun ternyata daya tampung cukup, tiba – tiba ada kondisi anomali, berarti kan air itu harus dilimpahkan. Ketika pelimpahan harus jelas, juga aliran airnya. Jangan sampai kemudian limpahan itu berakibat pada genangan atau banjir di daerah hilir, ini yang sering terjadi,” tandasnya.
Penanggulangan banjir di perkotaan menjadi tantangan besar seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur. Banjir di area perkotaan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia yang ikut menyumbang dalam memperburuk kondisi lingkungan.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi/CDcom)
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
