SEMARANG, CerminDemokrasi.com – Pembenahan logistik laut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut membahas penguatan sistem logistik laut di Provinsi Jawa Tengah, terutama pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan dry port di Batang. Ketiganya dinilai menjadi simpul penting untuk menekan biaya logistik, sekaligus menjaga daya saing investasi.
Ahmad Luthfi menyatakan sudah mendorong pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembenahan infrastruktur logistik berbasis laut tersebut. Apalagi, sekitar 70 persen arus kontainer ke Provinsi Jawa Tengah masih bergantung lewat Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, sementara yang melalui Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30 persen. Kondisi itu membuat ongkos logistik industri menjadi lebih mahal.
“Ini yang ingin kita ubah. Karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, maka harus kita perbaiki pelabuhannya,” ujarnya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, pembenahan pelabuhan laut di Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, biaya logistik berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha.
“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support (dukung) untuk wilayah Jawa Tengah ini, adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas,” ujarnya.
Menurut Todotua Pasaribu, biaya logistik menjadi komponen penting dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Pihaknya akan ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.
Selain Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang. Dua kawasan tersebut dinilai penting, karena okupansi industrinya terus meningkat.
Todotua Pasaribu menegaskan, penguatan pelabuhan dan jaringan logistik menjadi syarat penting agar investasi Jawa Tengah tidak melemah.
Rapat tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, turut hadir kepala daerah maupun yang mewakili dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan Batang. Termasuk, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran lembaga dan instansi terkait.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
