KOTA BEKASI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera membangun flyoper Bulak Kapal pasca insiden tabrakan Kereta Api Bekasi Timur masih terkendala. Pasalnya, kucuran anggaran dana bantuan pusat (Banpres) seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam kunjunganya beberapa waktu lalu hingga kini belum terealisasi.
“Masalah pembebasan lahan flyoper bulak kapal, Insyaallah rampung bulan ini sesuai dengan targetanya. Setelah itu tinggal bagaimana dana Banpres yang dijanjikan oleh presiden untuk membangun flyoper sebesar Rp200 miliar,”kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary saat ditemui, Senin (22/6/2026).
Sedangkan untuk pembangunan flyoper Bulak Kapal sendiri menurutnya memerlukan anggaran sebesar Rp250 miliar. Saat ini, sudah tersedia Rp20 miliar yang berasal dari dana bantuan provinsi (Banprov) dari pengajuan sebelumnya Rp256 miliar oleh Pemkot Bekasi yang hingga kini belum disetujui Pemprov Jabar.
“Pasca tragedi kecelakaan kereta api, presiden menjanjikan bahwa Kota Bekasi akan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat senilai Rp200 miliar, tapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait dengan Banpres tersebut,”terangnya.
Menurutnya Komisi II sudah membahas hal itu bersama Wali Kota, termasuk upaya Pemkot Bekasi berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menagih janji presiden yang disampaikan kepada Wali Kota dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.
“Kami di DPRD mensupport, mendorong, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Bekasi sampai dengan saat ini. Karena saat ini tinggal bagaimana goodwil dari pemerintah pusat untuk segera merealisasikan,”ujarnya.
Kendati ia juga menyadari, pada saat presiden menyampaikan terkait Banpres Rp200 miliar tersebut tidak menyebut secara eksplisit kapan bantuan itu akan turun. Dirinya juga mendorong penyampaian proposal perencanaan pembangunan flyoper Bulak Kapal kepada Kementerian terkait agar segera dinilai dan terjadi percepatan sesuai target yang telah direncanakan oleh Pemkot Bekasi mengenai pembangunan flyoper Bulak Kapal.
“Kalau misalnya pembebasan itu sudah dirampungkan nanti akhir bulan Juni, maka seharusnya yang dilakukan adalah pengerjaan pembangunannya. Tapi kalau saat ini dananya belum jelas kapan akan turun ini menjadi hambatan juga, sehingga kita sama – sama mendorong upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi sampai saat ini,”tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi Idi Sutanto mengungkapkan, ada kemungkinan bantuan yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto untuk flyoper Bulak Kapal akan terealisasi melalui Kementerian PUPR itu pada Januari 2027 mendatang.
“Makanya kita lagi tektokan dengan Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BPJN) kemungkinan anggarannya dari situ,”ujarnya.
Saat ini, Pemkot Bekasi tengah melakukan persiapan – persiapan pembangunan flyoper dengan memulai proses pembebasan lahan dan koordinasi bersama pemerintah pusat.
“Nanti begitu lelangnya di akhir tahun berarti Januari langsung kerja. Tapi ini masih tentatif, kalau sudah pasti baru kita infokan. Ini kan masih on the track nih, masih pembahasan terus,”kata Idi Sutanto.
Termasuk, surat yang dikirimkan Pemkot Bekasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) terkait realisasi Banpres untuk pembangunan flyoper Bulak Kapal juga sudah mendapatkan balasan.
“Kita sudah di komunikasi dari BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) untuk meminta design perkerjaan dari kita. Berarti kan ada kemajuan nih, kemarin kan belum ada, sekarang design kita sudah kita sampaikan ke mereka tinggal diskusi,” pungkasnya.
