JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau aset lahan eks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, seluas 2,4 hektare, pada Kamis (11/6/2026).

Aset ini merupakan barang milik daerah yang lokasinya sangat strategis karena berada di kawasan segitiga emas Jakarta. Sayangnya, aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

“Ini adalah aset yang betul-betul premium karena lokasinya di segitiga emas Jakarta. Sebagai tempat pusat perkantoran, perbelanjaan, kemudian hunian, rekreasi, gaya hidup di Jakarta,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan, kawasan ini memiliki nilai strategis karena berada di pusat bisnis Jakarta yang dikelilingi perkantoran dan kedutaan besar.

Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Jakarta International Cultural Hub Tanpa APBD
Foto: Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Jakarta International Cultural Hub Tanpa APBD.

Nantinya lahan ini diproyeksikan menjadi Jakarta International Cultural Hub yang menggabungkan fungsi budaya, hiburan, MICE, hotel, serviced apartment, dan perkantoran untuk mendukung berbagai kegiatan nasional maupun internasional di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar dalam pengembangan lahan ini turut dibangun ruang terbuka hijau.

“Saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MICE, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM,” kata Pramono Anung.

Pengembangan lahan ini akan dilakukan menggunakan pembiayaan kreatif atau skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta dan tanpa menggunakan APBD.

Melalui skema tersebut, pembangunan yang dilakukan tidak akan membebani keuangan daerah. Gubernur DKI Jakarta pun meyakini, pengembangan lahan yang bekerja sama dengan pihak swasta ini memiliki potensi yang sangat besar.

Nilai investasi pengembangan lahan ini diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,53 triliun dengan masa kerja sama selama 30 tahun. Proses pembangunannya diperkirakan berlangsung selama tiga tahun dan ditargetkan mulai konstruksi pada awal 2027.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan kesempatan perpanjangan kerja sama selama 20 tahun.

“Dan kemudian kalau sama-sama ingin diperpanjang masih ada ruang kurang lebih 30 tahun sehingga total bisa kerja sama di tempat ini 80 tahun secara by law, by undang-undang,” tandasnya.

 

#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz