JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai acuan utama dalam menentukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, data desil hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara faktual dan masih menuai keberatan dari masyarakat.
“Karena desil ini belum sesuai seperti fakta dan masih banyak gugatan dari masyarakat, maka mohon KIP Kuliah tetap tanpa desil dulu, tapi selektif terhadap siapa saja yang diterima berdasarkan kemampuan keluarga,” kata Esti dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Rabu (23/9/2026).
Esti menilai persoalan akurasi data desil belum sepenuhnya terselesaikan sehingga belum layak dijadikan dasar utama penyaluran KIP Kuliah. Ia meminta pemerintah menggunakan pendekatan lain, termasuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga calon penerima dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku.
“Untuk desil, persoalan desil kan belum tuntas, sehingga saya kira belum bisa dijadikan acuan,” ujarnya. Selain persoalan data, Esti juga meminta pemerintah mempertimbangkan peningkatan besaran bantuan KIP Kuliah karena biaya pendidikan mahasiswa berbeda-beda sesuai dengan jurusan dan kebutuhan masing-masing.
Menurut Esti, sejumlah perguruan tinggi berharap nominal bantuan KIP Kuliah dapat ditingkatkan. Bahkan, untuk jurusan yang memiliki kebutuhan biaya relatif rendah sekalipun, besaran bantuan yang tersedia dinilai masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mahasiswa selama menempuh pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Mendiktisaintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program KIP Kuliah, termasuk terkait penggunaan data perlindungan sosial. “Kami akan memperbaiki, mulai dari bagaimana perlinsos dan seterusnya,” kata Brian.
Dari sisi anggaran, pagu Kemendiktisaintek untuk 2027 sebelumnya ditetapkan Rp65,173 triliun dan kemudian mendapat tambahan Rp1,267 triliun untuk program KIP Kuliah berdasarkan rapat kerja Banggar DPR RI pada 15 September 2026. Dengan tambahan tersebut, pagu Kemendiktisaintek menjadi Rp66,440 triliun, sementara pemerintah masih mengusulkan tambahan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp16,258 triliun untuk membiayai sejumlah program pada 2027.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
