JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Keterlibatan institusi negara dalam sektor pertanian mendapat kritik dari Media Wahyudi Askar. Dosen yang mengajar di kampus S2 TNI tersebut menilai negara perlu berhati-hati ketika masuk terlalu jauh ke sektor yang sebelumnya dikelola masyarakat.
Media menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam program pertanian. Ia mempertanyakan kondisi ketika aparat yang seharusnya memiliki peran di bidang keamanan justru ikut menjalankan aktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan batas intervensi negara. Ia mengkhawatirkan upaya pemerintah untuk mengatasi praktik ekonomi yang dianggap feodal di tingkat lokal justru dapat membuat negara menjadi semakin dominan.
Media juga menyinggung keterlibatan koperasi serta program-program besar yang dikelola negara. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi pelaku ekonomi dan petani di tingkat lokal.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan materi yang diharapkannya dapat diajarkan di kampus S2 TNI. Ia menyebut seharusnya mahasiswa mempelajari big data, analitik data, diplomasi, dan bidang lain yang berkaitan dengan kebutuhan strategis.
Namun, ia menilai perkembangan kebijakan saat ini justru membuat TNI turut terlibat dalam sektor pertanian. Kondisi tersebut disebut tidak pernah masuk dalam bayangannya ketika mengajar di kampus.
Media juga mengkritik penggunaan anggaran negara dalam program yang melibatkan Babinsa, Agrinas, dan institusi lainnya. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran terhadap penggunaan uang negara serta dampaknya bagi generasi mendatang.
Kritik tersebut pada akhirnya menyoroti pertanyaan mengenai batas peran institusi negara dalam sektor pertanian dan ekonomi. Menurut Media, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan agar keterlibatan negara tidak justru menggeser peran masyarakat yang selama ini menjalankan sektor tersebut.
