JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi bahan perbincangan setelah hasil panen TNI dan Polri disebut disalurkan ke SPPG untuk kebutuhan program tersebut.
Dalam pernyataan yang beredar, TNI disebut memanen 17,5 ton padi dari lahan seluas 5,3 hektare. Sementara itu, hasil panen dari pihak kepolisian disebut mencapai 82 kilogram.
Hasil panen tersebut kemudian disebut langsung disetorkan ke SPPG atau digunakan untuk kebutuhan MBG. Kondisi itu memunculkan kritik dari pihak yang menilai program tersebut seharusnya ikut membuka pasar bagi petani masyarakat.
Pembicara mempertanyakan kesempatan petani umum dalam memasok hasil pertanian untuk program MBG. Ia menilai keterlibatan TNI sebagai petani menciptakan bentuk persaingan baru bagi petani rakyat.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persaingan dengan “petani berseragam”. Menurutnya, petani masyarakat sudah menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan usaha pertanian.
Kekhawatiran itu muncul karena TNI dan Polri memiliki keterlibatan dalam kegiatan produksi pertanian sekaligus akses untuk menyalurkan hasil panen ke program pemerintah.
Pembicara kemudian mempertanyakan dampak kondisi tersebut terhadap petani Indonesia. Ia khawatir petani masyarakat semakin sulit bersaing jika produksi dari institusi negara ikut masuk dalam rantai pasok program MBG.
Kritik tersebut menyoroti salah satu persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memperhatikan posisi petani masyarakat dalam rantai pasok.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi kritik terhadap konsep pemberdayaan petani melalui MBG. Pembicara mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar memberi ruang yang luas bagi petani masyarakat untuk ikut mendapatkan manfaat ekonomi.
