KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Baru yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Mereka mendesak agar diizinkan kembali berdagang di area parkir, lantaran tempat relokasi yang disediakan saat ini dinilai sepi pembeli dan membuat omzet pedagang merosot tajam.
Perwakilan pedagang sempat melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta pihak PT Mitra Patriot (PTMP) selaku pengelola Pasar Baru.
Usai audiensi, Sekretaris DPD APKLI Kota Bekasi, Nauval Ahkmad, mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang memberatkan para pedagang, salah satunya terkait beban pungutan harian yang dinilai tidak wajar dan sarat indikasi pungutan liar (pungli).
Menurut Nauval, para pedagang di lapangan dihadapkan pada berbagai macam retribusi dan iuran yang jika ditotal bisa mencapai Rp85.000 hingga ratusan ribu rupiah per hari, jauh melampaui ketentuan resmi.
“Retribusi wajib resmi itu sebenarnya kurang lebih Rp15.000 sampai Rp30.000 per hari. Tapi pada praktiknya, pedagang ditarik berbagai macam pungutan seperti sewa lokal, lampu, kebersihan, hingga sewa meja atau ‘dolak’,” ujar Nauval saat ditemui usai audiensi, Senin (16/11/2026).
Ia merinci, pungutan untuk lapak atau tempat dipatok sekitar Rp10.000 per lokal. Namun, masalah muncul karena pedagang yang menggunakan lebih dari satu lokal,misalnya tiga lokal kerapkali hanya diberikan satu lembar tiket resmi (karcis), sementara penarikan uangnya tetap diakumulasikan per lapak. Akibatnya, timbul selisih atau dugaan kebocoran dana pungutan di lapangan.
Selain itu, APKLI menyoroti keberadaan sewa dolak (meja kecil kayu tempat menaruh barang dagangan) serta iuran keamanan yang dinilai tidak berdasar pada regulasi resmi atau Peraturan Daerah (Perda).
“Dolak itu kan bentuknya meja kecil buat tatakan sayur. Sebenarnya tidak ada dalam pungutan resmi atau Perda. Tapi pedagang tetap dikenakan biaya sewa sekitar Rp10.000 per dolak. Ada indikasi pihak pengelola bekerja sama dengan subkontraktor untuk penyewaan ini,” jelasnya.
Begitu pula dengan iuran keamanan yang ditarik sebesar Rp5.000, padahal fasilitas keamanan seharusnya sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola.
Pihaknya menilai, dari kalkulasi jumlah pedagang mencapai lebih dari 300 orang dan estimasi dugaan kebocoran pungutan liar sekitar Rp50.000 per pedagang setiap harinya, potensi perputaran dana “bocor” di pasar tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp1,5 juta per hari.
Nauval juga mengungkapkan, dalam audiensi tersebut, pihak APKLI sebenarnya berupaya mencari jalan tengah (win-win solution) agar para pedagang diizinkan turun kembali berdagang ke area bawah atau parkir demi menyambung hidup. Pasalnya, penghasilan harian pedagang saat ini sangat memprihatinkan, bahkan ada yang mengaku hanya mengantongi Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari.
Terpisah, menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Solikhin, menyatakan pihaknya bersama unsur kepolisian (Kabag Ops), Kejaksaan Negeri, dan Satpol PP akan langsung menindaklanjuti dugaan pungli di Pasar Baru.
“Terkait dengan pungli kita sama-sama menertibkan itu. Jangan sampai ada yang memberatkan para pedagang,” tegas Solikhin.
Ia juga meminta pihak PTMP dan PT Beta untuk menertibkan iuran-iuran tidak resmi seperti biaya lampu dan kebersihan yang dikeluhkan mencapai ratusan ribu rupiah. Solikhin bahkan mempersilakan masyarakat atau media untuk melaporkan oknum yang terbukti melakukan pungli dengan menyertakan bukti video agar bisa segera ditindak tegas.
Terkait desakan penurunan tarif sewa, Sekda memastikan bahwa besaran tarif retribusi lapak nantinya akan dikaji ulang melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar sesuai dengan kemampuan ekonomi pedagang saat ini.
Kendati demikian, Pemkot Bekasi menegaskan tidak akan memfasilitasi pemindahan pedagang dari rooftop ke area parkir bawah. Menurut Solikhin, fungsi ruang harus dikembalikan pada tempatnya, area parkir untuk kendaraan, sementara rooftop tetap difungsikan sebagai lokasi berdagang.
Sebagai solusi, pemerintah berkomitmen untuk membantu mempromosikan para pedagang di rooftop agar lebih dikenal masyarakat konsumen. Pemkot Bekasi juga akan meminta PTMP memperbaiki sarana dan prasarana di area atas, seperti perbaikan awning, penataan parkir agar tidak berlapis (double park), serta mengoptimalkan program “Gebrak Pasar” di mana kepala OPD di lingkungan Pemkot Bekasi dijadwalkan berbelanja ke pasar sebulan sekali.
“Pemerintah punya kewajiban, meskipun ada posisi di rooftop, pemerintah harus mempromosikan ini ke masyarakat konsumen bahwa ada pasar bagus di atas, bagus loh mutunya,” pungkasnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz






