JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Perbandingan kabinet Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Perbedaan jumlah menteri, kondisi rupiah, serta prioritas kebijakan pemerintah menjadi bahan kritik terhadap efektivitas pemerintahan saat ini.

Habibie memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan dengan 36 menteri. Selama masa pemerintahannya pada 1998 hingga 1999, rupiah menguat dari sekitar Rp16.800 menjadi Rp7.385 per dolar AS. Sementara itu, Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo memiliki 48 menteri dan 57 wakil menteri setelah perubahan susunan pada Oktober 2026.

Kritik tersebut juga menyoroti pelemahan rupiah dan besarnya belanja pemerintah untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Nilai tukar rupiah tercatat sekitar Rp18.218 per dolar AS pada 16 November 2026. Adapun defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun hingga Oktober 2026.

Perbedaan pendekatan kedua presiden turut menjadi perhatian. Habibie dikenal sebagai teknokrat dan insinyur yang menghadapi krisis ekonomi 1998. Sementara itu, Prabowo memiliki latar belakang militer dan menjalankan sejumlah program prioritas berskala besar.

Kritik tersebut mempertanyakan apakah jumlah pejabat yang besar sebanding dengan hasil kerja kabinet. Publik juga membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga tekanan terhadap pelaku usaha.

Perdebatan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kabinet. Apakah jumlah pejabat perlu dievaluasi untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat?