JAKARTA, CermnDemokrasi.com – Kenaikan harga gula nasional hingga Rp19.189 per kilogram pada minggu pertama November 2026 memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga gula yang telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen. Pasalnya, kenaikan harga yang terjadi di 98 kabupaten dan kota tersebut berpotensi semakin membebani masyarakat sekaligus mendorong inflasi menjelang akhir tahun.
“Kami meminta pemerintah segera meredam kenaikan harga gula. Jangan sampai masyarakat harus membeli gula dengan harga semakin mahal karena kondisi ini berpotensi mendorong inflasi menjelang akhir tahun,” ujar Rivqy Abdul Halim di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (9/11/2026). Rata-rata harga gula nasional tercatat Rp19.189 per kilogram, atau lebih tinggi Rp1.689 dibandingkan HAP konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram.
Tekanan harga bahkan lebih tinggi di sejumlah daerah. Kabupaten Pasangkayu mencatat harga gula mencapai Rp22.000 per kilogram, disusul Kepulauan Sula sebesar Rp21.800 per kilogram dan Kabupaten Sigi Rp20.667 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan persoalan harga gula tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok nasional, tetapi juga menyangkut ketimpangan distribusi antarwilayah. Jika tidak segera diatasi, masyarakat di daerah dengan biaya logistik tinggi berpotensi menanggung beban harga yang semakin berat.
Rivqy Abdul Halim juga menyoroti lambatnya realisasi penugasan pemerintah kepada ID Food untuk mengolah 150.000 ton Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Menurut dia, kebijakan intervensi semestinya dijalankan sebelum lonjakan harga meluas, bukan justru menunggu gejolak pasar semakin sulit dikendalikan. Keterlambatan pengolahan bahan baku menjadi gula konsumsi dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menjaga pasokan dan menstabilkan harga di tingkat konsumen.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah ketimpangan penguasaan dan persebaran stok gula nasional. Rivqy Abdul Halim mengungkapkan, sebanyak 87 persen stok gula atau setara 404.783 ton disebut menumpuk di Jawa Timur. Sementara itu, sekitar 93 persen stok berada di tangan pedagang. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi spekulasi dan lemahnya kendali pemerintah atas pergerakan pasokan di pasar. Menurut Rivqy Abdul Halim, kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena stok yang melimpah secara nasional tidak otomatis menjamin harga terjangkau di seluruh daerah.
Legislator PKB asal Jawa Timur itu mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam tata niaga gula, yakni penumpukan stok di Jawa Timur, dominasi penguasaan stok oleh pedagang, serta tingginya biaya logistik menuju wilayah Indonesia Timur. Untuk mengatasinya, ia mendorong pemerintah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN), membatasi kuota pembelian oleh pedagang, serta meningkatkan kapasitas pabrik gula di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi tidak hanya bergantung pada sentra produksi dan penyimpanan di wilayah tertentu.
Rivqy Abdul Halim juga mengingatkan pemerintah agar membenahi tiga faktor waktu yang memengaruhi gejolak harga, yakni kesenjangan siklus giling, lamanya penahanan stok oleh pedagang, serta keterlambatan intervensi kebijakan. Menurut dia, pengendalian harga tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar ketika kenaikan sudah terjadi, melainkan membutuhkan perencanaan pasokan dan distribusi yang terukur sejak awal.
Pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa besarnya stok gula nasional benar-benar mampu menjamin ketersediaan barang dengan harga wajar. Sebab, ketika stok menumpuk tetapi harga tetap mahal, persoalannya bukan semata-mata produksi, melainkan efektivitas tata niaga dan keberpihakan kebijakan kepada konsumen.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
