KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Persoalan relokasi Pasar Baru, Kota Bekasi, kembali menuai sorotan tajam. Pasca-penataan dan pemindahan tempat berdagang, para pedagang kaki lima (PKL) mengaku mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat sepinya pembeli di lokasi baru, seperti di area rooftop maupun blok 2.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anton Suhardi, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Baru sekaligus pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLI) Kota Bekasi, saat menghadiri kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin di kawasan RW 01, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Menurut Anton, daya beli masyarakat di tempat relokasi saat ini merosot hingga tinggal menyisakan sekitar 20 persen saja dari kondisi normal sebelumnya.
“Daya nilai belinya enggak ada, turun drastis. Kebanyakan yang bangkrut gulung tikar di atas, maupun di rooftop ataupun blok 2, sama semua. Kalau enggak ada langganan di sana mati, Pak,” keluh Anton saat menyampaikan aspirasinya, Rabu (11/11/2026).
Selain sepinya pembeli, Anton mengungkapkan para pedagang juga merasa terbebani dengan tingginya biaya sewa harian yang harus disetorkan kepada pihak pengelola, yakni PT MP. Ia menyebut, biaya operasional yang harus dikeluarkan pedagang berkisar antara Rp110.000 hingga Rp140.000 per malam, mencakup biaya lapak, lampu, kebersihan, hingga keamanan.
Anton menuturkan, bagi pedagang kecil dengan modal pas-pasan, besarnya pengeluaran harian ini membuat mereka kewalahan. Tidak sedikit dari rekan sesama pedagang yang akhirnya terjerilit utang, kehilangan modal, hingga harus beralih profesi menjadi pemulung atau pedagang asongan demi menyambung hidup.
“Banyak yang terbengkalai, ada yang enggak kebayar kontrakan, ada yang buat makan aja susah. Pasar tradisional ini kan enggak bisa dimatikan atau dihilangkan, karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan terbesar,” ujarnya.
Mewakili suara para pedagang yang tergabung dalam organisasi APLI Kota Bekasi (yang kini beranggotakan sekitar 150 orang), Anton memohon kepada pemerintah dan pihak terkait agar diberikan kebijakan khusus. Para pedagang berharap diizinkan kembali turun berjualan di area bawah, khususnya di sepanjang area parkir (di dalam pagar dari belakang hingga pintu keluar).
“Pedagang itu mintanya turun ke bawah, ke area parkir. Karena kan kaki lima itu mayoritas yang belanja orang lewat, bukan ke mal. Kalau dibikin pasar modern, tidak terjangkau bagi kami yang modalnya pas-pasan,” tambahnya.
Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, di lokasi yang sama, menyatakan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai keluhan para pedagang pascarelokasi. Pihaknya berencana memanggil PT MP selaku pengelola pasar untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Kita sudah banyak dengar keluhan para pedagang. Yang jelas poinnya pascarelokasi, ternyata para pedagang masih belum sesuai ekspektasi, dagangannya masih sepi, dan tidak jarang yang gulung tikar karena terlilit utang, karena ternyata modal dagang mereka juga hasil pinjaman,” kata Alit.
Lebihlanjut, Alit mengatakan, Komisi III DPRD Kota Bekasi berencana mengagendakan rapat evaluasi bersama PT MP dan Dinas Terkait segera setelah agenda internal dewan rampung.
“Kita coba dulu dengan PT MP. Kita mau tahu dulu laporan dari mereka pascarelokasi ini progresnya seperti apa. Alhamdulillah kaitan dengan ketertiban, kemudian kelancaran lalu lintas, masalah ketertiban ya kita apresiasi nih pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan, kaitan nasib para pedagangnya seperti apa itu kan penting,” ujarnya.
Para pedagang kini berharap janji pemanggilan dan evaluasi tersebut dapat segera direalisasikan agar ada solusi konkret bagi nasib keluhan para pedagang kecil di Pasar Baru.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
